Biografi

Jalan Panjang Menuju Senayan

Jadi pejabat dulu baru peduli?   Atau karena jadi caleg, baru peduli?

Tampaknya itu tidak berlaku bagi pemuda kelahiran Nias 48 tahun silam itu.   Kepedulian kepada rakyat sudah terlatih sejak lama, ketika masih berstatus sebagai mahasiswa.  Dari kegiatan yang relatif “ringan” sampai yang paling berisiko.

Ketika masih berstatus mahasiswa, ia pernah melakukan pendampingan anak jalanan di Medan ; meneriakkan berbagai kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan;  mendampingi petani yang kehilangan tanahnya;  berjuang bersama buruh yang menuntut hak-haknya.

Anak kedua dari pasangan Masanudin Gulo-Riami Manao itu tercatat sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi pada masa Orde Baru.  Kerap melakukan aksi perlawanan terhadap sistem dan praktik politik yang tidak demokratis, yang membelenggu kemerdekaan memilih, berpendapat, berorganisasi dan berkumpul.

Pada 1996, ketika digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang bertujuan menumbangkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umumnya, ia bergabung dengan aktivis prodemokrasi  untuk menentang rekayasa rezim Orde Baru itu, dengan melakukan serangkaian aksi-aksi serta menulis opini di media massa.

Ia memang bukan anggota PDI pimpinan Megawati pada masa itu,   Namun dia punya alasan yang sangat kuat ketika melakukan perlawanan itu.  “Ada keyakinan yang amat-sangat di kalangan aktivis prodemokrasi, bahwa Megawati yang ketika itu disimbolkan sebagai pemimpin wong cilik,  merupakan korban rezim Orde Baru yang  militeristik  dan antidemokrasi.  Jadi, gerakan  yang dibangun semacam kolaborasi  politik untuk menyebarluaskan perlawanan  rakyat  terhadap  rezim yang otoriter,“ urainya.

Selain itu, pada tahun yang sama, ketika situasi politik  masih penuh tekanan, ia  bersama  aktivis prodemokrasi di Sumut mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Sumut,  yang berujung pada pembakaran Kantor LBH Medan–di mana KIPP tersebut didirikan.  Ia dan kawan-kawannya tidak gentar.  KIPP Sumut tetap dikibarkan.  Ia pun dipercaya sebagai salah seorang presidum KIPP Sumut pada masa itu.

Selain itu, alumnus Fakultas Pertanian dari Universitas HKBP Nommensen itu  juga aktif dalam arak-arakan gerakan reformasi sepanjang tahun 1997-1998, yang kemudian berhasil menumbangkan Soeharto pada Mei 1998.

Pascatumbangnya Soeharto, suami dari Friska Sihombing itu sebenarnya berpeluang besar menjadi anggota legislatif pada Pemilu 1999.  Tapi, ia justru memilih melanjutkan perjuangan di luar sistem.

“Saya hanya ingin memberi  pembelajaran, bahwa perjuangan itu bukan sekadar rebut-merebut kekuasaan atau  memanfaatkan  peluang.  Ada banyak agenda reformasi yang mesti dikawal dari luar.  Jangan semua masuk ke dalam sistem.  Perlu bagi-bagi tugas.  Ada waktu yang pas buat saya untuk terjun di wilayah politik formal.  Menjadi wakil rakyat tidak boleh asal-asalan, seharusnya matang dengan pengalaman dan kemampuan,”  ujar ayah dari Ingwer Arief Budiman Gulo.

Karena prinsip  tersebut, maka ia bersama puluhan aktivis prodemokrasi di Sumut membentuk Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU), yang fokus pada pendidikan politik dan penguatan organisasi rakyat di Sumatera Utara.   Lewat AGRESU, lahir  beberapa organisasi rakyat,  seperti Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (Gerag) yang memperjuangkan tanah-tanah rakyat.   Tidak lama kemudian, lahir Keluarga Besar Supir/Pemilik Angkutan Umum pro Reformasi (Kesper) yang memperjuangkan aspirasi para supir angkutan umum di Kota Medan.  Selain itu, terbentuk Ikatan Pedagang Kaki Lima (iklim) yang memperjuangkan hak-hak para pedagang kaki lima di Kota Medan.

Bersama teman-temannya ia juga mendirikan  Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi  Manusia Indonesia (PBHI) Sumut yang bergerak pada pendampingan hukum dan perjuangan hak asasi manusia di Sumatera Utara.

Menjelang Pemilu 1999, ia fokus pada kegiatan pendidikan pemilih, yakni sebuah usaha untuk mencerdaskan rakyat agar lebih siap dan cerdas untuk memilih.   Setelah Pemilu 1999 berhasil melahirkan anggota legislatif, ia bersama rekan-rekannya, membentuk sebuah lembaga pengawasan  parlemen (Institute for Parliament Watch).

Roh gerakan reformasi juga ditularkan di tanah kelahirannya, Nias, dengan membentuk wadah gerakan bernama Forum Aksi Reformasi Mahasiswa  Nias (FARMAN) pada tahun 1998.    Pada akhir 1998, bersama sejumlah aktivis prodemokrasi yang ada di Medan dan Nias, mendirikan Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat  Nias (LPAM Nias), yang fokus pada pendidikan politik  serta pembelaan/pendampingan masyarakat Nias.

Bersama jaringan aktivis prodemokrasi di Kepulauan Nias, LPAM Nias mengambil bagian dalam menyuarakan berbagai isu-isu  KKN; pelanggaran hak asasi manusia (HAM); kasus perampasan tanah rakyat, kasus perusakan hutan oleh PT GRUTI dan PT Teluk Nauli dan lain sebagainya.

Saat banjir bandang menerjang Kepulauan Nias pada 2001 lalu, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan kepada korban.

Demikian juga pascagempa-tsunami pada 2005 lalu, bersama mitranya, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan pangan, bahkan ikut membangun sekitar 125 unit rumah bagi korban bencana serta  5 unit sekolah,   Selain itu, lembaga ini melakukan serangkaian kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan di Nias.

Di organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni), ia bersama rekannya terlibat dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, advokasi beberapa kasus yang menimpa warga Nias, khususnya di daerah perantauan.  Lewat organisasi ini, ia juga getol mempromosikan potensi seni-budaya dan pariwisata Nias.

Berbagai aktivitas sosial-politik yang dilakoninya pada masa Orde Baru itu harus dibayar dengan berbagai pengorbanan. Kuliahnya terbengkalai  sekitar  4 tahun.  Pernah ditangkap oleh aparat keamanan.  Juga pernah diburon oleh militer selama dua bulan usai meletusnya Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta.

Lebih dari itu  ia pernah dicap sebagai antek-PKI.  Ia sama sekali tidak menyesal.  “Itu vitamin yang sangat berkhasiat menambah daya tahan hidup,” katanya.

Mengembangkan kapasitas
Baginya, nyali dan kepedulian saja tidak cukup.  Oleh karena itu, dia berusaha mengembangkan kapasitasnya dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal.  “Aktivis itu tidak sekadar jago teriak-teriak.  Aktivis juga tidak mesti miskin,” tuturnya.

Dia terinspirasi dengan sejumlah aktivis, semisal alm. Soe Hok Gie atau  Arief Budiman, yang selain turun ke jalan, juga unggul dalam nilai-nilai intelektualitas.

Meski terlambat, tapi gelar sarjana berhasil diraihnya dari Universitas HKBP Nommensen pada akhir 1997.   Ia juga berkesempatan  menyelesaikan strata dua di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada 2008.

Selain pendidikan formal, ia rajin mengikuti diskusi, seminar, pelatihan, kursus, lokakarya, studi lapangan, dan lain sebagainya.  “Tujuannya, untuk  mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan,’ ungkapnya.

Pada masa Orde Baru, ia dikenal sebagai seorang aktivis yang, selain rajin turun ke jalan, juga mampu menulis artikel atau opini di berbagai media massa—di antaranya Harian Analisa, Harian Waspada, Harian Sumut Pos, Media Indonesia dan KOMPAS.   Ia juga memiliki kemampuan berdebat dengan para pengambil kebijakan.

Sebagai pengakuan bahwa ia memiliki kapasitas, maka  tidak jarang yang bersangkutan diundang sebagai fasilitator atau narasumber dalam berbagai pertemuan, diskusi, pelatihan, lokakarya, seminar.

Dalam satu kesempatan pra-Consultative Group on Indonesia (CGI) Meeting yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, pada 2001 di Jakarta, ia pernah didaulat menjadi juru bicara organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia.  Tugasnya,  merumuskan dan menyampaikan secara langsung sikap OMS tentang permasalahan utang luar negeri yang melilit Indonesia  kepada sejumlah menteri.

“Ketika itu hadir Menko Perekonomian Prof. Doradjatun Kuntjoro-jakti dan Menteri/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie serta puluhan duta besar dan utusan negara kreditur/donor.  Kita berdiskusi bahkan berdebat.   Itu pengalaman saya yang cukup mengesankan.  Kepercayaan diri saya makin menebal,” kenangnya.

Berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya itulah  yang membuat  dia berani melamar sebagai salah seorang komisioner  Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Provinsi Sumaera Utara pada 2003, meski persaingan ketika itu sangat ketat.  “Saya sadar benar, bahwa saya dari suku minoritas di Sumut, ketika itu sarjana strata satu.  Saingan saya banyak dan  orang-orang hebat semua,” ujarnya.

Ternyata nasib baik berpihak kepadanya:  ia lolos, bahkan terpilih lagi untuk periode kedua.   Ia berkiprah selama 10 tahun sebagai Komisioner KPU Sumut.  Berkpirah dengan cukup gemilang. Tanpa ada catatan hitam. Sepotong surat peringatan ringan pun tak pernah diterimanya.

Berkarakter
Turunan Gulo ditempah sebagai seorang yang nasionalis dan terbuka.  Sejak kecil hingga dewasa, sudah terbiasa bergaul dengan orang dari berbagai suku, ras, agama berbeda.   “Keragaman itu indah,” ujarnya.  Maka, ia membuka diri untuk  bersahabat dengan siapa saja.

Ia juga dikenal ramah dengan semangat pelayanan tinggi selama menjadi Komisioner KPU Sumut.  “Tidak  jarang, ada orang yang konsultasi tengah malam, kita layani juga sepanjang ponsel masih aktif dan belum istrahat.  Orang yang tidak memperkenalkan namanya atau tidak dikenal pun tapi butuh penjelasan, baik ketemu langsung, lewat telefon atau SMS, sebisa-bisanya saya respons,” tuturnya.  Ia orang yang amat menyadari bahwa pemimpin itu seharusnya rendah hati dan melayani.

Ramah bukan berarti lembek.  Ini sikap unik yang dimilikinya.  Dalam menjalankan tugas serta ketika mengambil sebuah keputusan, ia dikenal tegas dan berani.  Teror, ancaman, intimidasi sudah sering dihadapinya.  Tapi, ia tetap maju dengan prinsip dan keyakinannya.

Dia juga bukan peragu ketika harus mengambil keputusan yang dilematis.  “Apapun keputusan tidak akan memuaskan semua pihak.  Tapi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, dengan risiko apapun.  Masalahnya, setiap keputusan sebaiknya punya pijakan hukumnya, kita meyakininya,  sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Karakter dasar inilah yang membuatnya mampu bertahan dan sukses menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Sumut selama 10 tahun.

Jaringan dan kepemimpinan
Jejaring serta kepemimpinan adalah modal yang mesti dimiliki oleh seorang politisi.  Tentu tidak diragukan lagi,  penggemar pisang goreng ini sudah cukup terlatih. Sejak mahasiswa sudah aktif di berbagai organisasi, baik dalam kampus seperti Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun Senat Mahasiswa Universitas.  Ia juga tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan dan aktif selama 6 tahun di Kelompok Studi Mahasiswa Merdeka (KSMM).

Ia berpengalaman  memimpin sejumlah organisasi, di antara sebagai Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut pada 1996 dan   Presidium Aliansi Gerakan Reformasi Sumut pada 1998-2002.

Selama beberapa tahun, memimpin sebuah organisasi nonpemerintah, yang terkenal dengan istilah LSM, yakni Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat  Nias (LPAM NIas) serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumut.

Sejak 2012, ia dipercaya sebagai Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumut.   Sebagai bentuk pengabdian kepada almamater, ia  didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas HKBP Nommensen,  sejak 2012 hingga 2021.

Belakangan ini, ia diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi profesi, yakni  Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) Sumut.

Sebagai orang yang andal dan mudah bergaul, ia juga diajak bergabung di Horas Halak Hita (H3)—sebuah komunitas tokoh asal Batak dan etnis lainnya.

Perjuangan politik formal

Sebagai orang yang sudah menikmati asam-garam  politik, maka tak perlu kaget kalau ayah satu anak ini  pernah memutuskan mengundurkan diri sebagai Komisioner KPU Sumut pada awal April 2013 lalu. Pengggemar musik pop-rock ini terjun sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumut.

Ia bertanding  dengan segala keterbatasan.  “Modal saya  keberanian dan jejaring,” ujarnya.  “Uang saya habis sekitar 80 juta rupiah.  Hampir 90% biaya  perjuangan dibantu oleh relawan yang bertebaran di mana-mana,” ungkapnya.

Nasib belum mujur.  Perolehan suaranya tidak mampu mengantarkannya sebagai satu dari empat senator Sumut.   Meskipun demikian, ia merasa tidak patah arang.  Ia tegar menerima kenyataan itu sebagai jalan hidup.  “Saya tidak mesti stres.  Biaya yang saya keluarkan relatif sangat sedikit.  Bandingkan dengan kandidat lainnya. Dengan pengeluaran sedikit, saya bisa mendapatkan sekitar 300 ribu suara.  Kandidat lainnya ada yang menghabiskan sekitar Rp 4 miliar, mendapatkan sekitar 350 ribu suara.  Saya bahkan menggunguli suara mantan Senator dan mantan Gubernur Rudolf Pardede, “ ujarnya mantap.

Baginya, bertanding pada Pemilu 2014 merupakan eksperimentasi demokrasi yang nyata dan sarat  pembelajaran.

Pada April 2017 lalu, ia membuat sejarah baru dalam hidupnya.  Melepas segala embel ‘nonpartisan” yang melekat di dirinya selama puluhan tahun.  Ia memilih PDI Perjuangan sebagai kanal perjuangan.  Alasannya, partai tersebut konsisten membela NKRI, keberagaman, Pancasila, serta perjuangan kerakyatan.

Tidak mau kepalang basah, ia melamar sebagai calon anggota DPR RI.  Gayung bersambut.  DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertanding di daerah pemilihan Sumatera Utara II.  Daerah pemilihannya tersebar di 19 kab/kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan.

“Saya ingin merebut dan mengelola kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan warga dan daerah pemilihan saya, khususnya Tanoniha,” tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hanya bisa efektif diperjuangkan lewat power politik yang nyata.

‘Tempatnya,  ya, di Senayan sana.  Jangan tanggung berkiprah.  Intinya,  perjuangan anggaran dan mobilisasi program di berbagai kementerian, untuk disalurkan ke daerah pemilihan,” ujarnya memberikan argumentasi.

Lelaki separuh baya ini juga sangat mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.  “Itu wajib hukumnya.  Saya sudah terlibat cukup aktif.  Ini perjuangan bersama yang harus dituntaskan” tegasnya.

Bagaimana peluangnya untuk menembus Senayan?  Ia sangat optimis.  “Saya sudah melakukan analisis data dan simulasi. Pilpres yang dilakukan serempak dengan Pileg, memberikan dampak elektoral yang positif buat PDI Perjuangan.  Metode konversi suara a la sainte lague juga memberikan keuntungan tersendiri bagi partainya yang berbasis kuat di Sumut II.  Variabel lain adalah tulang punggung suara yang semakin banyak. Kami ada 4 orang yang potensial menghimpun suara lebih besar.  Lalu, secara personal, saya punya peluang besar menghimpun suara secara signifikan, sehingga bisa nangkring di rangking dua atau tiga,” urainya.

Wajar saja dia optimis.  Popularitasnya masih terjaga pascapemilu 2014.  Ia seorang yang cukup giat di ruang media sosial.  Aktivitas sosial-politiknya terus dilakukan.

“Perjuangan saya tidak  dimulai dari nol. Jejak sebagai calon senator pada 2014 silam tinggal di-refresh.   Itu keuntungan saya.  Tentunya, kerja keras dan jejaring adalah modal untuk merebut suara sebanyak-banyaknya.  Selebihnya, kepasrahan kepada Tuhan Yang Mahakuasa,” ujarnya.

Kiranya ikhtiar dan perjuangannya berhasil.