14
Sep

Mewujudkan Nias Raya untuk Indonesia Raya (2)

Oleh Turunan Gulo
Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni) Sumatra Utara

UNTUK mewujudkan Nias yang lebih maju, sejahtera dan kuat karena berdaya saing tinggi, maka semua komponen mesti memusatkan perhatian untuk melakukan beberapa agenda strategis berikut ini.

Pertama, pengembangan sumberdaya manusia.  Pengalaman menunjukkan, bahwa sebuah daerah dan bangsa akan maju dan berdaya saing tinggi, apabila  memiliki sumberdaya manusia yang lebih banyak dan berkualitas. Oleh  karena itu, pemerintah daerah dan sektor swasta diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk program pengembangan sumberdaya manusia Nias. Seluruh warga Nias seharusnya bisa mengakses pendidikan yang murah, mudah dan berkualitas.  Tidak saja sektor formal, tapi juga informal (kursus, pelatihan, magang, studi lapangan dll).

Ke depan,  kita harus berusaha keras menghadirkan sebuah universitas negeri di Kepulauan Nias.  Selain itu, pemberian beasiswa kepada putra-putri Nias untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas, mesti menjadi program utama pemerintahan daerah.  Kita juga boleh memasang target, misalnya, untuk melahirkan seribu doktor dengan keahliannya masing-masing.

Pembiayaan bisa saja disiapkan sebagian oleh pemerintahan daerah. Namun dengan tersediannya beasiswa dari berbagai lembaga, baik pemerintah pusat–Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)–maupun swasta lainnya, kita bisa mengirimkan lebih banyak lagi putra-putri Nias.  Yang terpenting, bagaimana mereka dipersiapkan sejak dini, ditempah kemampuan dasarnya, misalnya penguasaan bahasa asing.

Kedua, pengembangan pariwisata.  Alasan apa yang masuk akal sehingga Nias mau diperhatikan oleh pemerintah pusat?  Juga para investor?Sehingga mau menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah–seperti Kawasan Danau Toba sekarang ini?

Kita jangan bicara alasan kemiskinan.  Karena ada ratusan daerah yang juga senasib dengan Nias. Maka satu-satunya cara adalah dengan “menjual” potensi pariwisata Nias. Bagaimana meyakinkan pemerintah pusat bahwa Nias adalah sumber devisa negara masa depan. Sebagaimana keyakinan Duta Besar Republik Seychelles Nico Barito, bahwa Nias mirip dengan Seychelles–yang potensial menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Isu pariwisata adalah upaya serius dan sistematis untuk menarik perhatian para pengambil kebijakan—di berbagai level—serta pelaku usaha, agar mau berpaling ke Nias.  Dengan isu ini, pemerintah pun akan lebih sungguh-sungguh menyiapkan infrastruktur pendukung.

Jalan dan jembatan akan dibangun, diperbaiki dan dirawat, bandara diperluas, pelabuhan laut akan dibenahi dan diperbanyak. Sarana transportasi akan lebih dilengkapi.  Demikian juga sarana perhotelan bersama convention center akan ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Yang tidak kalah penting adalah lahirnya semangat untuk mencukupkan pasokan energi listrik.

Pariwisata juga menjadi alasan untuk menarik uang dari luar ke Nias. Kalau selama ini, uang yang ada di Nias lebih banyak ditarik ke luar.  Pariwisata yang hidup akan mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk membelanjakan uangnya ke Nias. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa di daerah Nias. Sektor riil akan menggeliat.

Ini yang disebut dengan multiplier effect, yang akan akan berdampak luar biasa pada perkembangan ekonomi warga dan daerah, bahkan berkontribusi secara nasional. Urusan harga karet, misalnya, menjadi tertanggulangi karena terbuka alternatif usaha ekonomi baru bagi warga. Warga Nias semakin dimudahkan mengakses berbagai kegiatan ekonomi.

Kita jangan ragu dengan agenda ini.  Ketika berkunjung ke Nias pada Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi juga memberi sinyal yang menggembirakan. Bahkan beliau memuji potensi Nias di bidang pariwisata dan kelautan.

Kita sudah memiliki tagline pariwisata, “Nias Pesona Pulau Impian”,  yang diproduk oleh Kementerian Pariwisata, lima Pemerintahan Daerah di Kepulauan Nias bersama dengan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni). Seluruh komponen perlu merawat komitmen untuk memasarkan Nias sebagai sebuah entitas.

Nias tidak lantas diterjemahkan sebagai Kabupaten Nias.  Nias adalah Tano Niha.  Kita warga Tano Niha, yang disebut dengan Ononiha.  Sama halnya Bali, yang memiliki banyak daerah dengan keunggulannya masing-masing.  Namun, di luar sana,  yang dipasarkan dan dikenal adalah Bali.

Ketiga,  pembenahan dan pengembangan infrastruktur.   Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan infratruktur yang memadai akan berdampak besar pada perkembangan ekonomi warga dan daya saing daerah. Sebagaimana kita saksikan bersama, bahwa Presiden Jokowi sedang getol-getolnya mempersiapkan infrastruktur.  Begitu halnya Nias yang selama  ini terisolir dan cenderung mengalami perlambatan ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan dan pembenahan infrastruktur menjadi sebuah agenda penting.  Bagaimana menghubungkan Nias dengan dunia luar, baik domestik maupun mancanegara. Perluasan runway dan fasilitas Bandara Binaka  harus segera diwujudkan.

Suatu ketika, jalur Jakarta-Nias; atau Singapura-Nias akan terbuka.  Bagaimana menghubungkan berbagai titik strategis antarkecamatan dalam kabupaten, dan antarkabupaten. Pembangunan ringroad Nias mesti diwujudkan dalam waktu segera. Sinyal untuk mendukung harapan tersebut juga sudah didapatkan dari Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Nias pada Agustus 2016. Persoalannya, bagaimana kita menindaklanjutinya.

Sebagai daerah terluar Indonesia, sarana pelabuhan juga sangat penting ditingkatkan. Sarana-prasarana perhubungan laut perlu dipersiapkan secara serius, terutama yang menghubungkan Sibolga dengan Nias; Jawa-Nias, Sibolga dengan Kepulauan Batu (Tello)–yang terkenal kaya akan potensi laut dan pariwisata.

Salah satu kebutuhan krusial di Kepulauan Nias saat ini dan ke depan adalah terpenuhinya energi listrik.  Tidak hanya dimaksudkan untuk menyuplai kebutuhan warga, namun dalam rangka merespons kemajuan di bidang industri pariwisata dan aneka industri lainnya.

Kita tidak boleh hanya berharap dari pemerintah pusat. Pelibatan sektor swasta juga amat penting.  Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun iklim kondusif bagi investor yang mau bergerak di bidang energi. Nias amat potensial sebagai lumbung energi terbarukan.

Keempat, perjuangan Provinsi Kepulauan Nias.  Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus tetap kita lanjutkan. Selain memperpendek rentang-kendali birokrasi dan pelayanan publik, pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dimaksudkan untuk “merebut” peluang anggaran yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pembangunan. Kita berharap, agar moratorium pemekaran segera berakhir. Nias termasuk daerah yang diprioritaskan. Kita bukan gagal. Hanya tertunda.

Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan semangat dan pikiran positif di antara kita warga Nias. Sebisa mungkin mendukung atau berkontribusi positif.

Kelima, tata kelola yang baik (good governance). Anggaran yang tersedia dan program yang hebat sekalipun, pada akhirnya  mensyaratkan adanya tata kelola yang baik.  Kita punya banyak best practice di negeri ini. Salah satunya apa yang dilakukan Jokowi-Ahok ketika memimpin Jakarta. Kita butuh pemimpin yang visioner dan berintegritas tinggi. Di samping itu, perbaikan sistem adalah kunci untuk memaksimalkan partisipasi publik dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan (transparasi dan akuntabilitas).

Aspek penting lainnya adalah responsivitas pemimpin politik di daerah. Bagaimana memastikan negara hadir dalam persoalan rakyat. Bagaimana birokrasi dioptimalkan untuk melayani kepentingan publik. Ketika krisis melanda rakyat, semisal gizi buruk atau jatuhnya harga karet, seharusnya pemerintah daerah tidak absen, abai atau menyerah begitu saja.  Peran negara harus bisa ditunjukkan.

Intinya, bagaimana menaikkan pendapatan warga di satu sisi, dan menurunkan beban pengeluaran di sisi lainnya.  Pemerintah mesti kreatif dan penuh terobosan.  Bukan pemimpin tipe business as usual, apa adanya atau sekadarnya.

Mewujudkan Nias Raya
untuk Indonesia Raya (3)